Guru Honorer di Kotim: Pengabdian yang Dibayar dengan Rp500.000 per Bulan
Inews Sampit– Di jantung Pulau Kalimantan, tepatnya di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), sebuah realitas pedih tentang dunia pendidikan Indonesia tersaji nyata. Sementara gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) terus disesuaikan, nasib ratusan bahkan ribuan guru honorer justru terkatung-katung dalam ketidakpastian dan jerat ekonomi yang menyulitkan.
Kondisi memilukan ini akhirnya mendapat perhatian dari anggota dewan. Anggota Komisi III DPRD Kotawaringin Timur, Sihol Parningotan Lumban Gaol, secara terbuka menyoroti nasib guru honorer yang jauh dari kata sejahtera. Yang lebih memprihatinkan, banyak dari pahlawan tanpa tanda jasa ini hanya menerima imbalan ratusan ribu rupiah setiap bulannya, dengan beban kerja yang setara bahkan kerap lebih berat dari rekan mereka yang berstatus PNS.
Potret Buram di SD Negeri 6 Mentaya Seberang
SD Negeri 6 Mentaya Seberang, yang berlokasi di Desa Ganepo, menjadi contoh miniatur dari masalah sistemik ini. Sekolah yang seharusnya menjadi taman pencerahan justru menyimpan kisah pilu tentang ketimpangan.
Dari sembilan tenaga pendidik yang mengabdi, hanya satu orang yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), yaitu sang kepala sekolah. Delapan guru lainnya bertarung dengan ketidakpastian: empat guru tenaga kontrak dan empat guru honorer yang dananya bersumber dari kas sekolah yang sangat terbatas.
“Informasi yang kami terima, guru honorer di sana hanya menerima upah Rp500.000 per bulan. Menurut saya, untuk kebutuhan hidup saat ini, angka tersebut sangat minim,” ungkap Gaol, seperti dikutip pada Selasa (26/8/2025).
Angka Rp500.000 bukan sekadar statistik. Ia adalah sebuah kenyataan yang harus dihadapi para pendidik ini setiap harinya. Sebagai perbandingan, uang tersebut bahkan belum mencapai setengah dari Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kotawaringin Timur yang kemungkinan besar sudah berada di atas angka Rp1,5 juta. Bahkan, biaya untuk mengisi bensin sebuah motor atau membeli kebutuhan pokok untuk satu bulan pun jauh melebihi angka tersebut.
Pengabdian yang Terkoyak Ongkos Transportasi
Yang membuat kondisi ini semakin menyentuh naluri kemanusiaan adalah pengorbanan ekstra yang harus mereka jalani. Gaol menyebutkan bahwa sebagian dari gaji yang sudah sangat minim itu harus terkikis untuk biaya transportasi menyeberang menuju sekolah.
Desa Ganepo yang terletak di Mentaya Seberang mengharuskan para guru ini menggunakan transportasi air untuk sampai ke tempat mereka mengabdi. Setiap hari, mereka tidak hanya berjuang dengan materi pelajaran dan karakter murid, tetapi juga dengan ombak dan ongkos penyeberangan yang terus membebani kantong mereka yang sudah tipis.
Inilah wajah pengabdian yang sesungguhnya: sebuah komitmen yang tidak dihitung berdasarkan rupiah, tetapi dilandasi oleh panggilan hati untuk mencerdaskan anak bangsa, meski harus mengorbankan kesejahteraan diri sendiri dan keluarga.
Janji Politik dan Pencarian Solusi
Menyikapi hal ini, DPRD Kotim menyatakan akan menjadikan isu ini sebagai perhatian serius. Gaol menegaskan bahwa masalah ini akan dibawa dalam rapat bersama Dinas Pendidikan setempat untuk mencari solusi terbaik.
“Kami akan evaluasi mengapa masih ada sekolah negeri yang gurunya sebagian besar honorer dengan upah sangat rendah. Ini bisa kita sebut murni pengabdian, tapi kita juga harus memikirkan kesejahteraan mereka,” ujarnya dengan nada prihatin.
Langkah konkret yang dijanjikan adalah dengan mendalami akar masalahnya. Apakah ini persoalan ketiadaan anggaran daerah (APBD), ketidakmerataan distribusi guru PNS, atau masalah regulasi yang berbelit.
“Kami akan diskusikan dengan dinas terkait. Kalau memungkinkan sesuai regulasi, mungkin mereka bisa diprioritaskan menjadi tenaga P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) atau ada kebijakan lain yang tidak melanggar aturan,” tandas Gaol.
Solusi P3K memang kerap dijadikan harapan, karena setidaknya memberikan kepastian kontrak dan gaji yang lebih layak sesuai dengan skala yang ditetapkan pemerintah pusat, meski tetap di bawah gaji PNS.
Melampaui Angka: Memaknai Kembali Arti Menghargai Guru
Persoalan guru honorer di Kotim, dan di banyak daerah lain di Indonesia, bukan sekadar masalah anggaran. Ini adalah persoalan keadilan, martabat, dan masa depan pendidikan.
Seorang guru yang dilanda stres finansial akan sulit fokus memberikan pendidikan terbaik. Kekhawatiran akan bi hidup, utang, dan kebutuhan keluarga akan selalu mengganggu konsentrasi mereka di dalam kelas. Pada akhirnya, yang menjadi korban adalah kualitas pembelajaran dan masa depan anak-anak didik itu sendiri.
Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab konstitusional, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 UUD 1945, untuk memprioritaskan anggaran pendidikan. Anggaran yang tidak hanya untuk membangun infrastruktur sekolah yang megah, tetapi yang paling utama adalah untuk memastikan bahwa para penggerak pendidikan di dalamnya—para guru—hidup dengan layak dan bermartabat.
Komitmen politik harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang pro pada kesejahteraan guru honorer. Baik melalui pengalokasian APBD yang memadai untuk tunjangan guru honorer, percepatan redistribusi guru PNS, maupun dengan memanfaatkan skema P3K secara maksimal.
Nasib guru honorer di SD Negeri 6 Mentaya Seberang adalah cermin bagi kita semua. Mereka adalah pahlawan yang nyaris tanpa penghargaan. Sudah waktunya pengabdian tulus mereka dibalas bukan hanya dengan ucapan terima kasih, tetapi dengan tindakan nyata yang menjamin kehidupan yang layak bagi mereka dan keluarga. Karena pada akhirnya, memuliakan guru sama artinya dengan memuliakan masa depan bangsa.
