Inews Sampit – Menko Polkam mengajak media massa untuk bersinergi dalam melawan hoaks dan menjaga stabilitas nasional. Ajakan ini menegaskan peran strategis media sebagai garda terdepan dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Di tengah arus informasi digital yang semakin cepat, Menko Polkam menilai kolaborasi antara pemerintah dan media menjadi kebutuhan mendesak.
Menko Polkam menyampaikan bahwa penyebaran hoaks dapat memicu keresahan sosial dan mengganggu ketertiban umum. Informasi yang tidak terverifikasi berpotensi menimbulkan konflik serta menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Karena itu, Menko Polkam mendorong insan pers untuk memperkuat verifikasi data dan mengedepankan etika jurnalistik dalam setiap pemberitaan.
Baca Juga : Insiden di NTT, Istana: Kepala desa harus pantau aktif kelompok renta
Media memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan. Menko Polkam mengapresiasi kontribusi media yang selama ini aktif menyajikan informasi faktual dan edukatif. Melalui pemberitaan yang konstruktif, media dapat membantu masyarakat memahami kebijakan pemerintah serta mencegah kesalahpahaman akibat informasi menyesatkan.
Selain itu, Menko Polkam juga mengajak media untuk memanfaatkan teknologi digital secara bijak. Platform digital harus menjadi sarana penyebaran informasi positif yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Sinergi antara pemerintah dan media diharapkan mampu menangkal narasi provokatif yang berpotensi memecah belah masyarakat.
Menko Polkam menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan yang membangun. Media dapat berperan sebagai mitra strategis dalam mengawal kebijakan publik sekaligus menjaga stabilitas nasional. Dengan komunikasi yang sehat dan transparan, pemerintah dan media dapat menciptakan ruang informasi yang aman dan terpercaya.
Melalui kerja sama yang solid, Menko Polkam optimistis upaya melawan hoaks dapat berjalan efektif. Sinergi ini diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik, menjaga kondusivitas nasional, serta mendukung pembangunan berkelanjutan di berbagai sektor.
